Menu Close

Kumpulan Berita Vaksinasi Mandiri

Oscar berharap kerja sama ini dapat semakin mempermudah proses registrasi dan penjadwalan sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat. Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan teknis vaksinasi mandiri berbayar individu. “Silahkan masyarakat umum yang memenuhi persyaratan bisa langsung datang ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP untuk memperoleh layanan vaksinasi. Selanjutnya, program vaksinasi dosis kedua dari Anteraja akan dilaksanakan pada tanggal Agustus 2021. Namun, jika memang tidak tersedia dosis kedua dengan jenis vaksin yang sama, sebaiknya tetap menerima vaksin yang tersedia.

Menanggapi hal itu Ahli Kesehatan dan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Koko Andi Khomeini SpPD, pemilik akun @dokterkoko28, mengatakan bahwa langkah pemerintah selama ini sudah tepat. Dia melihat promosi perbaikan tetap jalan, vaksinasi Covid-19 juga sudah berlangsung. Tak semua jenis hand sanitizer dan disinfektan mampu membunuh virus penyebab Covid-19. Peserta vaksinasi dari dokter residen dan koas ditargetkan mencapai kurang lebih 1.500 orang.

Silahkan untuk selalu mematau website ini untuk memperoleh informasi pembukaan pendaftaran vaksinasi. Wajib membawa bukti e-voucher agar dapat diperkenankan masuk ke space Puskemas dan menerima layanan vaksinasi. Sebab, untuk menyelesaikan pandemi ini pemerintah tidak mungkin melakukannya sendiri secara eksklusif. Kekebalan kelompok adalah konsep yang digunakan untuk imunisasi, di mana suatu populasi dapat terlindung dari virus tertentu jika suatu ambang cakupan imunisasi tertentu tercapai. Kekebalan kelompok ini nantinya juga dapat menurunkan angka penyebaran antar orang.

Dalam prosesi penyerahan bantuan Alat Perlindungan Diri dan kebutuhan medis tersebut, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengapresiasi pihak SPV. Menurutnya, upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan pihak perusahaan sangat baik. Setelah menghabiskan persediaan vaksin yang pertama, SPV juga dijadwalkan kembali mendapatkan Vaksin Gotong-royong. “Kami yang menjadi pembina perusahaan-perusahaan di Kabupaten Malang memfasilitasi agar karyawan-karyawan perusahaan tersebut mendapatkan vaksinasi.

Sementara untuk pelaksanaan bisa saja melibatkan tenaga kesehatan di RSUD atau klinik perusahaan. Yang jelas, ia meyakini vaksinator berbeda dengan yang ditugaskan pemerintah. “Kemungkinan akan keluar dalam waktu dekat. Biarpun nanti gotong royong atau yang free of charge ini pake satu information dari pemerintah. Supaya tidak ada nanti orang yang ikut dua program vaksinasi,” tandasnya. Selain itu, Shinta berharap bahwa pemerintah dapat memberikan harga yang terbaik untuk vaksin gotong royong ini. Sebab, sudah banyak perusahaan yang mengeluarkan biaya saat pandemi.

Kemudian beliau langsung meninjau satu per satu proses tahapan vaksinasi dari mulai pendaftaran hingga pembagian sertifikasi. Padahal seharusnya, vaksinasi merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi bencana non-alam atau pandemi. Untuk itu, Presiden Joko Widodo juga terus meminta agar proses vaksinasi Covid-19 mampu mencapai target dan dipercepat.

Vaksinasi Mandiri

Jika pengadaannya dilakukan melalui BUMN, distribusi vaksin mandiri pasti dengan mendompleng fasilitas milik Biofarma. [newline]Pelaksanaan vaksinasi pun dilakukan di rumah sakit pemerintah dan melibatkan vaksinator program pemerintah. Dalam hal ini, perusahaan dipastikan tidak akan membebankan kepada karyawan atau memotong upah untuk biaya vaksin. Menurut Menko Muhadjir, adanya opsi vaksinasi mandiri bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Dengan adanya opsi vaksinasi mandiri yang akan dilakukan korporasi atau individu dan dengan jenis vaksin yang berbeda dari program vaksinasi nasional, maka justru akan mendorong percepatan vaksinasi di Indonesia. Selain itu, ada tiga jenis vaksin COVID-19 lain yang sudah disetujui penggunaannya untuk program vaksin mandiri atau vaksin gotong royong.

Dr Andi Khomeini TH SpPD, Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Sawah Besar, Jakarta Pusat, mengungkapkan vaksinasi mandiri ini dapat membantu pencegahan penularan Covid-19. Dan terakhir, penghematan negara tidak bisa menjadi dasar pembenaran vaksinasi mandiri. Selain vaksinasi mandiri yang dilakukan, keterlibatan swasta yang kini digalakkan adalah vaksinasi drive-thru yang digelar di sejumlah daerah. Tujuannya adalah sebagai salah satu cara untuk mempercepat penanganan Covid-19 dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus yang semakin meningkat. Pemerintah resmi mengizinkan vaksinasi Covid-19 lewat jalur mandiri yang dikelola oleh pihak swasta. Polemik vaksinasi berbayar di tengah lonjakan kasus Covid-19 terus bergulir. Terkait hal itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Agen PAY4D Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo ikut memberikan penjelasan. Optimistis, apabila semua bisa bersinergi akan bisa mengakserelasi pertumbuhan ekonomi, tanpa harus dipanggil atau menunggu panggilan. Tentunya, dengan menurunkan ego sektoral yang akan menghambat upaya pemulihan ekonomi.